Studium Generale; Ketahanan Informasi Publik Mendukung Ketahanan Nasional Suatu Negara

BANDUNG, kemahasiswaan.itb.ac.id – Ketahanan informasi suatu negara diyakini berpengaruh pada ketahanan nasional. Karena hal ini disinyalir bisa menjauhkan masyarakat dari misinformasi bahkan hoaks. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro M.M.,M.P.A saat menjadi pembicara utama Studium Generale KU 4078, di Aula Barat Kampus ITB Ganesha (13/9/2023). 

“Menurut saya, ketahanan informasi ini harusnya bisa disejajarkan dengan ketahanan di bidang politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan. Ketahanan informasi publik kuat, maka ketahanan nasional pun akan kuat,” ucapnya. 

Ia memaparkan beragam pandangan perihal informasi yang dimaksud. Menurutnya, informasi merupakan data yang diolah sehingga memiliki makna atau memberikan pengetahuan. Terdapat 2 jenis informasi, diantaranya informasi privat dan informasi publik. Informasi privat merupakan informasi yang tidak boleh diakses oleh orang lain kecuali diizinkan pemiliknya. Sedangkan informasi publik merupakan informasi yang dapat diakses oleh semua orang selain yang dilarang. 

Berdasarkan Undang-Unadang, terdapat 7 badan publik yang bisa menyediakan informasi publik. Hal itu diantaranya kategori kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, lembaga non struktural, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pemerintah provinsi, dan partai politik. 

Diakuinya, bahwa hak untuk mendapatkan informasi dari badan publik tersebut adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyebutkan, di dalam Undang-Undang No. 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Meski demikian, sebuah badan publik juga memiliki hak mengecualikan sebuah informasi dari masyarakat. 

“Disamping memiliki kewajiban  untuk menyediakan informasi, menyebarluaskan informasi public hingga membangun dan mengembangkan system informasi, sebuah badan publik juga memiliki hak untuk mengecualikan sebuah informasi.  Ada beberapa klasifikasi informasi publik, diantaranya informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan. Infomrasi yang dikecualikan ini contohnya rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Sebuah informasi diberikan atau ditutup karena sebuah pertimbangan dan hal ini melalui tahapan pengujian dengan mempertimbangkan segala aspek konsekuensi, ” papar Donny. 

Peran Perguruan Tinggi Sebagai Badan Publik
Sebagai badan dan lembaga publik yang sumber dananya dari masyarakat, sebuah perguruan tinggi negeri wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan jelas dan transparan. Donny menyebutkan, publik dapat mengawasi pengelolaan perguruan tinggi dengan baik dan perguruan tinggi dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi terhadap pengelolaan system informasi yang baik. 

“Perguruan tinggi sebagai badan publik wajib memiliki Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberi jaminan kepada public agar dapat menerima informasi yang tidak ditemukan dalam website perguruan tinggi yang bersangkutan. Perlu diperhatikan juga pengelolaan pada aplikasi atau laman PPID agar informasi yang disajikan bukan informasi yang kadaluarsa,” ucapnya. 

Keterbukaan informasi, kata Donny, sangatlah penting di perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya  mengetahui informasi secara  transparan terkait aktifitas-kegiatan, dan operasional penyelenggaraan pendidikan di PT.

“Jika ingin public trust tinggi, maka mulailah dengan  transparansi,” pungkasnya.